PENGANGKATAN PERANGKAT DESA | Pasca Revisi UU Desa

Dalam video ini kami mengulas mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca revisi UU Desa: perubahan regulasi, syarat kualifikasi, tahapan seleksi, peran Kepala Desa dan BPD, hingga konsekuensi hukum dan rekomendasi praktis. Video ini penting bagi calon perangkat desa, kepala desa, anggota BPD, aparatur pemerintah daerah, dan warga yang ingin memahami proses pengisian jabatan desa setelah perubahan aturan. 1️⃣ Perubahan regulasi: ringkasan pasal-pasal baru dalam revisi UU Desa yang mengatur pengangkatan perangkat desa. 2️⃣ Syarat & kualifikasi: persyaratan administratif, pendidikan, kompetensi, dan larangan bagi calon perangkat desa. 3️⃣ Mekanisme seleksi: tahapan seleksi (penerimaan berkas, seleksi administrasi, tes kompetensi, wawancara), peran panitia, dan transparansi proses. 4️⃣ Proses pengangkatan: tata cara penetapan SK pengangkatan, pelantikan, masa percobaan, dan hak-hak perangkat desa (tunjangan, jaminan). 5️⃣ Peran BPD dan Kepala Desa: pembagian tugas, mekanisme rekomendasi, dan pengawasan demi akuntabilitas. 6️⃣ Dampak terhadap pemerintahan desa: perubahan struktur, peningkatan profesionalisme, serta potensi konflik dan solusi mitigasinya. 7️⃣ Konsekuensi hukum: opsi gugatan administratif, mekanisme pembatalan pengangkatan, dan sanksi bagi pelanggaran prosedur. 8️⃣ Rekomendasi praktis: langkah yang dapat diambil oleh calon perangkat, kepala desa, dan BPD untuk memastikan proses pengangkatan berjalan sah, transparan, dan adil. #CiptaDesaID #PengangkatanPerangkatDesa #RevisiUUDesa #UUDesa #PemerintahanDesa #KepalaDesa #SeleksiPerangkatDesa #SyaratPerangkatDesa #PelantikanDesa #BPD #Pilkades #HukumDesa #RegulasiDesa #TataKelolaDesa #PembangunanDesa #AparaturDesa